Kasus Pencurian Minyak
18 Karyawan Pertamina Dipecat
Oleh
Mega Christina/Krisman Kaban/Rudy Victor Sinaga
Jakarta—Jajaran Direksi Pertamina, Jumat (9/9) pagi ke Istana Negara memenuhi panggilan Presiden guna menjelaskan kebijakan yang telah ditempuh manajemen Pertamina terhadap pejabat dan karyawan yang terlibat pencurian dan penyelundupan minyak.
Jajaran direksi dimaksud adalah Direktur Utama, Widya Purnama didampingi Wakil Direktur Utama, Mukti Kosaleh, Direktur Hulu, Hari Sutoro, Direktur Niaga dan Pemasaran Ari Soemarno, Direktur Pengolahan Suroso Atmomartoyo, dan Direktur Umum dan Sumber Daya Mineral, Suprijanto. Sementara itu Presiden didampingi Menteri Energi Sumber Daya Mineral (ESDM), Purnomo Yusgiantoro.
Sampai pukul 10.25 presiden Yudhoyono belum tiba di kantor presiden karena pukul 9.00 WIB menghadiri acara puncak Hari Olahraga Nasional (Haornas) ke-22 di Istora Senayan. Kepada wartawan, Widya Purnama berjanji akan memberi keterangan setelah bertemu Presiden Yudhoyono. Menurut informasi yang diperoleh, Direksi Pertamina menindak langsung para pejabat maupun karyawannya yang terlibat dalam skandal pencurian minyak mentah maupun BBM yang diperkirakan negara rugi sekitar Rp 9 triliun.
“Surat Keputusan (SK) pemecatan karyawan dan pejabat Pertamina tersebut ditelah ditanda tangani Direktur Utama Pertamina, Widya Purnama, Kamis (8/9) sekitar pukul 22.30 WIB. Hari ini, Direksi Pertamina menghadap Presiden untuk menyampaikan langkah yang telah ditempuh manajemen dengan terungkapnya kasus tersebut,” kata Kepala Divisi Humas Pertamina, Abadi Purnomo kepada SH di Jakarta, Jumat (9/9) pagi.
Menurut Abadi, pencurian minyak mentah terjadi di Lagalawe, Balikpapan, Kalimantan Timur. Telah terindikasi 7 karyawan Pertamina dan 4 awak kapal melakukan pencurian minyak mentah. Sementara, untuk pencurian BBM dengan menyalahgunakan delivery order (DO) ditemukan Depo Maos, Jawa Tengah. Di depo Maos terindikasi 4 orang. “Jadi, total semuanya baru 18 orang yang dipecat dan kasus pidananya diserahkan ke pihak kepolisian,” kata Abadi.
Selain ke 18 orang yang telah dipecat, katanya, Jumat hari ini masih ada pemanggilan terhadap 14 orang di Pertamina Lagalawe, Balikpapan. Pemanggilan terhadap 14 orang tersebut untuk pengembangan kasus. Kasus pencurian minyak mentah di Lagalawe ini merupakan modus baru. Biasanya yang dicuri itu BBM, bukan minyak mentah.
Disebutkan, tiga pencuri minyak mentah di Lagalawe diidentifikasi berinisial Sm, Rb dan Fy. Sementara di Depo Maos melibatkan Wira Penjualan dan tiga stafnya. Mereka tidak hanya dipecat dari Pertamina, tetapi akan diproses secara pidana.
Abadi mengatakan, terungkapnya kasus ini bekerja kerja sama Pertamina, polri dan TNI selama satu bulan terakhir. Kasus pencurian BBM dan minyak mentah ini merupakan skandal besar dan juga melibatkan mafia minyak. “Kami optimistis kasus ini akan terungkap semuanya dan semua pihak yang terlibat akan dikenakan sanksi berat,” katanya.
Usut Tuntas
Sementara itu Direktur Center for Petroleum Energy and Economic Studies (CPEES) Kurtubi menyatakan, praktik pencurian dan penyelundupan BBM tidak mungkin terjadi tiba-tiba melainkan sudah berlangsung dalam kurun waktu yang lama, sistematis dan rapi sekali.
“Artinya, ada sistem yang perlu dibenahi. Pimpinan Pertamina sebelumnya di wilayah seperti kilang Balikpapan, Riau, Batam, pasti mengetahui aktivitas penyelundupan itu. Jadi mereka itu harus diusut dan dimintai keterangan,” tandas Kurtubi kepada SH di Jakarta, Jumat (9/9) pagi. Sebab katanya, pembangunan pipa bawah laut misalnya, secara logika tidak mungkin terjadi dalam waktu singkat.
“Saya tidak bisa membayangkan jika benar yang ketahuan menyelundup nilainya Rp 9 triliun lebih, bagaimana yang tidak ketahuan? Pasti lebih besar lagi,” katanya.
Kurtubi berpendapat manajemen Pertamina perlu mengoreksi diri dan menindak tegas pejabat dan staf yang melakukan penyelundupan BBM. Apalagi selama ini masyarakat nyaris tidak pernah mendengar direksi atau manajemen Pertamina mengambil tindakan terhadap karyawan yang berbuat kejahatan itu.
Secara khusus Kurtubi meminta pemerintah berani menindak tegas aparat keamanan yang terlibat. Pasalnya, sudah bukan rahasia lagi aparat keamanan baik TNI maupun polri, menjadi beking bagi para penyelundup. Intelijen di wilayah penyelundupan sudah pasti mengetahui dan acapkali meminta jatah dari penyelundup.
“Yang kemarin diumumkan akan diusut baru pejabat Pertamina, sedangkan aparat keamanan tidak terdengar sama sekali. Presiden dan Kapolri harus menegakkan hukum secara adil, yang bersama baik TNI, polri dan sipil harus ditindak,” kata Kurtubi.
23.02
